Dugaan praktik korupsi kembali mencuat, kali ini menyeret sejumlah kepala desa (kades) di Jawa Timur dalam kasus penyalahgunaan dana hibah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi memeriksa beberapa kades dari berbagai wilayah di provinsi tersebut sebagai bagian dari penyelidikan atas dugaan korupsi berjamaah yang melibatkan dana bantuan pemerintah.
Langkah KPK ini menunjukkan bahwa praktik penyelewengan dana publik tidak hanya terjadi di tingkat elite, namun juga mulai merambah ke pemerintahan desa yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pelayanan masyarakat.
Pemeriksaan Masif, KPK Telusuri Aliran Dana
Pemeriksaan terhadap para kades dilakukan secara bertahap di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur dan kantor-kantor kejaksaan daerah. KPK menelisik indikasi penyalahgunaan dana hibah yang semestinya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat desa.
“Kami menelusuri aliran dana hibah dari APBD Provinsi Jawa Timur yang diduga dikorupsi secara sistematis dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk aparatur desa,” ujar juru bicara KPK.
Para kepala desa diperiksa sebagai saksi, namun tak menutup kemungkinan ada yang berpotensi naik status menjadi tersangka jika ditemukan bukti keterlibatan langsung.
Modus Diduga Terstruktur dan Terencana
Menurut informasi awal, dugaan korupsi ini melibatkan pencairan dana hibah yang tidak sesuai dengan prosedur, seperti pemalsuan proposal, pemotongan dana, hingga penyalahgunaan anggaran untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Beberapa kades diduga hanya menjadi perantara atau penerima manfaat, sementara aktor utama berada di tingkat legislatif atau pejabat daerah yang berwenang menyetujui distribusi dana hibah.
Dana untuk Masyarakat Malah Dikorupsi
Dana hibah sejatinya ditujukan untuk mempercepat pembangunan desa, seperti perbaikan jalan, sarana air bersih, posyandu, dan fasilitas umum lainnya. Namun, jika dana tersebut disalahgunakan, yang dirugikan adalah masyarakat langsung, terutama warga desa yang masih bergantung pada bantuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Banyak pihak mengecam tindakan oknum yang tega menggerogoti dana publik di level paling bawah, saat masyarakat justru semakin membutuhkan dukungan pascapandemi dan di tengah tekanan ekonomi.
KPK Siap Tindak Tegas dan Rutin Awasi Dana Daerah
KPK menegaskan komitmennya untuk tidak pandang bulu dalam pemberantasan korupsi. Pemerintahan desa sebagai ujung tombak pelayanan publik akan tetap menjadi fokus pengawasan, mengingat meningkatnya jumlah dana transfer ke desa setiap tahun.
“Kami akan dalami seluruh rantai distribusi anggaran ini. Tidak hanya penerima, tapi juga siapa yang mengatur, siapa yang memotong, dan siapa yang memberi arahan. Semua akan diperiksa,” tambah pihak KPK.
Pentingnya Transparansi dan Pengawasan Dana Desa
Kasus ini menjadi pengingat bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa wajib diperkuat. Masyarakat, LSM, dan aparat pengawas internal pemerintah daerah perlu dilibatkan secara aktif dalam memantau jalannya program hibah dan penggunaan anggaran publik di desa.
Korupsi di desa bukan hanya merugikan keuangan negara, tapi juga merampas hak-hak dasar warga pedesaan.
